nusakini.com--Akreditasi yang disematkan kepada lembaga diklat pemerintah harus diimbangi dengan perbaikan kualitas. “Jangan jadikan akreditasi sebagai tujuan, berikan yang terbaik apa yang saudara saudara miliki,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam acara penyerahan sertifikat akreditasi lembaga diklat pemerintah, di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Selasa (19/12). 

Seperti halnya predeikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Asman, akreditasi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga diklat.   

Menteri menyitir pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang berpesan agar WTP jangan dijadikan sebuah tujuan. Sebab prdikat WTP sifatnya wajib. “Nah begitu juga dengan akreditasi ini, sudah wajib. Pusat pendidikan dan pelatihan harus memberikan yang terbaik, bukan karena ingin akreditasi,” ujarnya. 

• Pertama di Indonesia, Penegakan Hukum Terintegrasi secara Elektronik
• Menteri Asman Minta Instansi Vertikal Gabung ke MPP Banyuwangi
• Terima Brevet, Menteri Asman Menjadi Warga Kehormatan Kapal Selam
• Menteri Asman Dorong Anak Muda Jadi Peternak
• Menteri Asman Dorong Perpusnas Jadi Destinasi Wisata

Lebih lanjut dikatakan, akreditasi yang dilakukan oleh LAN merupakan untuk mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pimpinan di pusat pendidikan dan pelatihan harus merencanakan model pelatihan yang disajikan serta kurikulum yang digunakan. Tujuannya agar apa yang diberikan kepada ASN di masing masing K/L memberi manfaat dalam pekerjaan sehari hari. 

Menteri menegaskan, pusat pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi ASN. Dimana kunci keberhasilan sebuah tempat pendidikan dan pelatihan terletak pada model pelatihan yang disajikan. Upaya tersebut juga sejalan dengan UU ASN yang mengamanahkan ASN mendapatkan pelatihan minimum 20 jam pertahun. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Asman pun meminta Kepala LAN Adi Suryanto untuk terus memperbaiki akreditasi pusat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah, misalnya dengan sistem penurunan akreditasi. “Jika yang dinilai kurang baik dapat diturunkan, misalnya dari A menjadi B. Begitupun sebaliknya jika sebelumnya mendapat penilaian B dapat naik menjadi A apabila memenuhi kriteria,” imbuhnya. 

Tak lupa, Menteri Asman berpesan agar para pimpinan lem,baga pendidikan dan pelatihan terus berinovasi, serta terkonsentrasi pada potensi wilayah dan bidang masing masing. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan selalu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat terwujud ASN yang handal dan profesional. 

Sementara itu Kepala LAN Adi Suryanto menyampaikan bahwa terdapat 24 lembaga dikllat pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat akreditasi. Hal tersebut merupakan upaya kontrol kualitas serta monitoring dan evaluasi badan diklat yang dimiliki setiap instansi baik dipusat maupun daerah. Diharapkan melalui upaya tersebut mendorong setiap pimpinan di badan diklat untuk memperbaiki sistem pelatihan yang dimiliki, dengan tujuan mencetak ASN yang profesional dan berintegritas. (p/ab)